Kabupaten Toraja Utara menerima bantuan alat kesehatan dan sarana pendukung pelatihan dokter kecil dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Elim Rantepao, Kamis (16/4/2026).
Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus penguatan kapasitas sumber daya manusia di daerah.
Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha perlu terus diperkuat untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif. Ia juga mendorong agar program CSR diperluas ke peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), serta penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia industri.
Direktur RS Elim Rantepao dr. Adrian Benedict Wijaya menyampaikan bahwa bantuan alat kesehatan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyatakan kesiapan rumah sakit untuk mengoptimalkan pemanfaatan peralatan yang diterima.
Sementara itu, Ketua Komda PGPKT Kabupaten Toraja Utara Damayanti Batti menggarisbawahi bahwa ketersediaan sarana pelatihan dokter kecil memperkuat edukasi kesehatan sejak usia dini. Program ini mendorong kemampuan deteksi dini kondisi kesehatan di lingkungan sekolah sekaligus membentuk kebiasaan hidup sehat pada anak.
Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia kepada RS Elim Rantepao dan RS Theresia Marampa’ Rantepao. Bantuan tersebut meliputi perangkat Otoacoustic Emissions (OAE) dan Frenzel Goggles, serta sarana pendukung pelatihan dokter kecil untuk Komda PGPKT Kabupaten Toraja Utara.
Kegiatan ini turut dihadiri Direktur RS Santa Teresa Marampa’ dr. Abrini Iwangga, Plt. Kepala Dinas Kesehatan dr. Remen Taulabi, Ketua IDI Kabupaten Toraja Utara dr. Hendrik Kala’ Timang, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Diskominfo-SP - 2026
